//
you're reading...
Filsafat Hukum

PENGANTAR TENTANG FILSAFAT HUKUM

Oleh : Tommi Ricky Rosandy , SH

A. Pendahuluan

Filsafat secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani Philosophia, Philos artinya suka, cinta atau kecenderungan pada sesuatu, sedangkan Sophia artinya kebijaksanaan.Dengan demikian secara sederhana filsafat dapat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan.1

Beberapa ciri berpikir kefilsafatan dapat dikemukakan sebagai berikut :2
1. Radikal, artinya berpikir sampai keakar-akarnya, hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan.
2. Universal artinya pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Kekhususan berpikir kefilsafatan menurut Jaspers terletak pada aspek keumumannya.
3. Konseptual, artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Misalnya : Apakah kebebasan itu ?
4. Koheren dan konsisten (runtut). Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi.
5. Sistematik, artinya pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.
6. Komprehensif, artinya mencakup atau menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan.
7. Bebas, artinya sampai batas-batas yang luas, pemikiran-pemikiran filsafati boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan relijius.
8. Bertanggungjawab, artinya seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggungjawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninyasendiri.
Pengertian filsafat hukum menurut Soetikno,filsafat hukum mencari hakekat daripada hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai.Menurut Gustav Radbruch, filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar.Menurut Soerjono Soekanto, filsafat hukum merupakan perumusan dan perenungan nilai-nilai serta penyerasian nilai-nilai.3 Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat yang objeknya khusus hukum. 4

B. Penalaran Atau Reasoning
Kesulitan pertama yang banyak dialami dalam memahami hukum, yaitu berpikir mengenai hukum dengan cara yang telah ditentukan dalam Ilmu hukum, mengaitkan sattu sama lain, sebab dengan sebab lainnya, yang satu dengan hal yang timbul karenanya. Alam berpikir hukum adalah berpikir khas, dengan karakteristik yang tidak ditemui dalam cara-cara berpikir yang lain.5
Penalaran merupakan proses berfikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi yang diketahui menuju pada suatu kesimpulan. Sedangkan proses berpikir adalah suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Benar itu relatif, maka kegiatan proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu juga berbeda-beda. Setiap jalan pikiran mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran, dan kriteria kebenaran ini merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut.6

C. Aliran/Mahzab Pemikiran Hukum
Di antara aliran pemikiran hukum itu diantaranya, yaitu :

1. Hukum Alam (Natural Law)
Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori di dalamnya. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompokkan ke dalam hukum alam bermunculan dari masa ke masa.
Hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi,yang norma-normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa,Keyakinan atau kepercayaan spiritualitas,keadilan,dari alam semesta dan dari akal manusia, karena ia digambarkan sebagai hukum yang berlaku abadi.7
Teori-teori hukum alam yang paling penting dan abadi pasti telah diilhami oleh dua gagasan, yakni gagasan perihal tatanan universal yang mengatur seluruh ummat manusia dan gagasan tentang hak-hak dasar individu. Bilamana dipergunakan untuk menopang kedua gagasan ini, hukum alam menjadi suatu bagian organik dan esensial dalam hirarki nilai-nilai hukum.8

2. Positivisme Hukum (Mahzab Formalistik)
Hukum adalah sistem norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa yang sah.Hukum adalah hukum positif. Meskipun isi hukum bertentangan dengan keadilan masyarakat hukum tersebut tetap berlaku.Positivisme memiliki kebaikan menjamin adanya kepastian hukum.Sedangkan memiliki kelemahan karena hukum positif kadang-kadang tidak mampu untuk menghadapi suatu situasi dimana hukum sendiri dijadikan alat ketidakadilan, hakim sebagai corong undang-undang dan hakim bersifat sillogismus.9

a) Positivisme Analitis Austin
Karya ahli hukum Inggris, John Austin (1790-1859) tetap merupakan usaha yang paling lengkap dan penting untuk merumuskan suatu sistem positivisme hukum analitis dalam hubungannya dengan negara modern.
Sumbangan Austin yang paling penting bagi teori hukum adalah digantinya perintah yang berdaulat “yakni negara” bagi tiap cita keadilan dalam definisi hukum. Austin mendefinisikann hukum sebagai :
Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
Jadi, hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan, didasarkan tidak atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk, yang didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Austin sama dengan Hobbes dan para teoritisi kedaulatan lainnya; tetapi terserah Austin untuk memasukkan konsepsi ini ke dalam cabang-cabang sistem-sistem hukum modern.
Hukum pertama-tama dibagi dalam hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (hukum Tuhan), dan undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). Dalam sistem Austin, kelompok undang-undang yang disebut duluan tidak memiliki arti yuridis, dibanding, misalnya, dengan ajaran skolastik yang mengadakan hubungan organis antara hukum Tuhan dan hukum manusia. Dalam sistem positivismenya Austin, yang menolak menghubungkan hukum dengan kebaikan dan keburukaan, hukum Tuhan tampaknya tidak mempunyai fungsi lain daripada menjadi wadah-wadah kepercayaan utilitarian Austin.10

b) Teori Hukum Murni (Pure theory of law) Hans Kelsen
Dasar falsafiah pemikiran kelsen adalah Neo-Kantialisme.Ini menghubungkan Kelsen dengan inspirasi Neo-Kant dari Stammler dan Del Vecchio, tetapi kesimpulan-kesimpulan yang ditarik Kelsen dan “Mahzab Wina”dari dalil-dalil aliran Neo Kant, secara radikal bertentangan dengan dalil-dalil kedua ahli hukum ini.
Suatu teori hukum yang murni harus bersih dari politik, etika, sosiologi sejarah.Tugasnya Ialah untuk mengetahui semua yang esensial dan perlu untuk hukum, dan oleh karena itu bebas dari segala sesuatu yang berubah dan kebetulan.
Dasar-dasar esensial dari sistem Kelsen dapat disebut sebagai berikut :
(1) Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan,adalah untuk mengurangi,kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
(2) Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
(3) Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
(4) Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
(5) Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus.
(6) Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.
Dari dalil-dalil ini termasuk mudah untuk mengikuti hal-hal yang pokok dari teori murni Kelsen.
Tiap norma hukum dalam suatu tata hukum tertentu mendapat keabsahannya dari norma dasar yang paling tinggi (Groundnorm).Norma dasar ini sendiri tidak dapat dideduksi sehingga harus dianggap sebagai “Hipotesa Permulaan”.11 Groundnorm menyerupai sebuah pengandaian tentang ‘tatanan’ yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hal ini, negara).Kelsen sendiri tidak menyebut isi Groundnorm tersebut. Ia hanya katakan, groundnorm merupakan syarat transedental-logis bagi berlakunya seluruh tata hukum.Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki pada groundnorm. Dengan demikian, secara tidak langsung, Kelsen sebenarnya membuat teori tentang tertib yuridis.Dengan menggunakan konsep Stufenbau (lapisan-lapisan aturan menurut eselon), ia mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis.12
Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma di bawahnya, tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk.Hal tersebut merupakan tugas ilmu politik, atau etika, atau agama.13

3. Aliran Hukum Historis
Kelahiran mahzab yang dipelopori oleh Von Savigny ini dipengaruhi Montesquieu (1689-1755), melalui bukunya L’esprit des Lois mengatakan adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya.Kelahiran mahzab ini merupakan atas reaksi terhadap pendapat yang dikemukakan Thibaut yang menghendaki dilakukannya kodifikasi hukum di negara Jerman berdasarkan hukum Perancis ( code Napoleon ); serta reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif tentang hukum intinyaa mengajarkan bahwa hukum itu tidak dibuat,tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Namun, sebagaimana produk kreativitas manusia lainnya, pemikiran mahzab sejarah tentang hukum, tentulah juga memiliki kelemahan, dalam hal ini yang utama adalah kurang diberikannya arti penting perundang-undangan sebagai sumber hukum.14

4.Aliran Hukum Sosiologi (Sosiological Jurisprudence)
Sosiological Jurisprudence merupakan aliran yang memberikan perhatian sama pentingnya kepada faktor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum, yaitu masyarakat dan hukum. Aliran Sosiological Jurisprudence lebih mengarah kepada kenyataan daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Arah pemikiran ini dapat ditelusuri melalui konsep-konsep yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir terkenal serta paling berpengaruh yaitu Ehrlich dan Roscoe Pound, dengan prinsip pemikir: “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.
Perhatian aliran ini jauh berkembang tidak sekedar pada esensi hukum, tetapi juga esensi perkembangan hukum, menurut Roscoe Pound tugas untuk melindungi kepentingan,yaitu kepentingan umum,kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi secara seimbang.Keseimbangan yang harmonis inilah merupakan hakekat dari keadilan.15

5. Realisme Hukum (Legal Realism)
John Chipman,Oliver Wendel,Holmes dan Karl Llewellyn,jerome Frank,adalah tokoh-tokoh yang membangun aliran ini. Konsep terpenting aliran ini menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Hukum bukanlah apa yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum,polisi, jaksa, hakim dan atau siapa saja yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum.16

6. Critical Legal Studies
Critical legal studies merupakan arus pemikiran hukum yang mencoba keluar dari hegemoni atau pikiran-pikiran yang dominan dari para ahli hukum Amerika yang pada saat itu tengah dilanda kemapanan. Aliran ini mencoba menentang paradigma liberal yang melekat kuat dalam studi-studi hukum/jurisprudence di Amerika melalui metodenya yang dikenal dengan metode dekonstruksi.
Dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan untuk membantu mencoba melihat makna istilah yang tersembunyi, yang kadangkala istilah tersebut telah cenderung diistimewakan melalui sejarah, meski dekonstruksi itu sendiri tetap berada pada hubungan istilah/wacana tersebut. Balkin memberikan penjelasan bahwa ada 3 (tiga) hal menarik dalam teknik dekonstruksi hukum. Pertama, teknik ini memberikan metodologi/cara untuk melakukan kritik mendalam tentang doktrin-doktrin hukum. Kedua, dekonstruksi dapat menjelaskan bagaimana argumentasi-argumentasi hukum, berbeda dengan idiologi. Ketiga, Menawarkan cara interpretasi baru terhadap teks hukum.17

________________________________

1. Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, Filsafat Ilmu, Pustaka Ilmu, Yogyakarta,hlm.2
2. Ibid,.hlm. 4-5.Lihat juga Ali Mudhofir,1997,Pengenalan filsafat dalam Filsafat Ilmu,Hlm. 17-18
3. Salman Luthan, Bahan Kuliah: Filsafat Hukum,Program Pascasarjana Ilmu HukumUniversitas Islam Indonesia,2008,hlm.4
4. Otje Salman,Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.4
5. Ibid,.hlm.37
6. Mudzakkir,Teaching Materials: Teori Hukum, Program Magister(S.2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.
7. Otje Salman,Op.Cit , hlm.63
8. W. Friedman,Teori dan Filsafat Hukum,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara.hlm.49
9. Mudzakkir,Op.Cit
10. W. Friedman,Op.Cit,hlm.171-172 Lihat juga W. Friedman,Legal Theory
11. Ibid., hlm.171Lihat juga W. Friedman,Legal Theory
12. Bernard L Tanya,Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, Teori Hukum,Genta Publishing,2010,hlm.127
13. W. Friedman, Log.Cit
14. Otje Salman, Op.Cit., hlm.67
15. Ibid., hlm.48
16. Ibid., hlm.49
17. Ibid., hlm.73-74

DAFTAR PUSTAKA


1. Bernard L Tanya,Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, Teori Hukum,Genta Publishing,2010.
2. Mudzakkir,Teaching Materials: Teori Hukum,Program Magister Ilmu Hukum.
3. Otje Salman, Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
4. Rizal Mustansyir dan Misnal Munir,Filsafat Ilmu, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
5. Salman Luthan,Bahan Kuliah: Filsafat Hukum,Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia,2008.
6. W. Friedman,Teori dan Filsafat Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara.

About tommirrosandy

Love Knowledge of law

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: