//
you're reading...
Peraturan, Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG

RAHASIA DAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional

dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat

dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari

sistem Hak Kekayaan Intelektual;

b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement an

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undangundang

Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the

World Trade Organization (Persatuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

 

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi

dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga

kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undangundang

ini.

3. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan

tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Rahasia Dagang.

4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di

bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.

5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain

melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk

menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam

jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

 

BAB II

LINGKUP RAHASIA DAGANG

Pasal 2

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode

penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan

tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 3

(1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia,

mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

(2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak

tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat

digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat

meningkatkan keuntungan secaraekonomi.

(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang

menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

BAB III

HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG

Pasal 4

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;

b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang

atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang

bersifat komersial.

BAB IV

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Pertama

Pengalihan Hak

Pasal 5

(1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:

a. pewarisan;

b. hibah;

c. wasiat;

d. perjanjian tertulis; atau

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan

dokumen tentang pengalihan hak.

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur

dalam Undang-undang ini.

(4) Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak

berakibat hukum pada pihak ketiga.

(5) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam

Berita Resmi Rahasia Dagang.

 

Bagian Kedua

Lisensi

Pasal 6

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan

perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali

jika diperjanjikan lain.

 

Pasal 7

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemegang Hak

Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak

ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika

diperjanjikan lain.

 

Pasal 8

(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatakan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak

mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Rahasia

Dagang.

 

Pasal 9

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang

merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan

usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

 

BAB V

BIAYA

Pasal 10

(1) Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya

yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran

biaya sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola

sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

(1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang

dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

berupa:

a. gugatan ganti rugi; dan/atau

b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4.

(2) Gugatan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

 

Pasal 12

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat

menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

 

BAB VII

LELANGGARAN RAHASIA DAGANG

Pasal 13

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan

Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak

tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

 

Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau

menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 15

Perbuatan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang

apabila:

a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan ertahanan keamanan, kesehatan,

atau keselamatan masyarakat;

b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik

orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut

produk yang bersangkutan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai

Negari Sipil di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawababnya

meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Udnang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang

Rahasia Dagang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa

tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang Rahasia Dagang.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam

melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil

penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan

Pasal 107 Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

 

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat

memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2000

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 242

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG

RAHASIA DAGANG

I. UMUM

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang

tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi di bidang perdagangan dan

investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan

Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak ekslusif yang diberikan

oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua

penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu.

Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah

kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan

satu sistem aturan terpadu.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah

satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Ringhts

(Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),

sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun

1994.

Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang

meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam

rangka kepemilikan, pengusaan maupun pemanfaatannya oleh penemuanya.

Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang pada saat ini Pemerintah menunjuk

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat

cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu

yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini

berkemang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri dilingkungan Pemerintah,

termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

“Upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran

kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu

perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempattempat

lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri.

Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia

Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Sebagai hak milik, Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain,

Peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung antara lain dalam bentuk hibah, wasiat, atau

pewarisan. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan

perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu

luas dan peliknya aspek yang dijangkau.

Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangudnangan”

misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen tentang pengalihan hak” adalah dokumen yang

menunjukkan terjadinya pengalihan hak Rahasia Dagang. Namun, Rahasia Dagang itu

sendiri tetap tidak diungkapkan.

Ayat (3)

Yang “wajib dicatatkan” pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat

administratif dari dokumen pengelihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang

yang diperjanjikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang

bersifat administratif dan tidak mencakup substansi Rahasi Dagang yang diperjanjikan.

Pasal 6

Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia Dagang, Lisensi hanya

memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian,

Lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagnag dalam jangka

waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi

pihak lain, pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan

secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga Rahasia Dagang itu.

Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam

rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus

dirancang dalam rangka bantuan teknik.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi bersifat non-eksklusif.

Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik ketiga lainnya. Apakah

akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian Lisensi

tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang “wajib dicatatkan” pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat

administratif dari perjanjian Lisensi dan tidak mencakup subtansi Rahasia Dagang yang

diperjanjikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagng hanya mengenai data yang

bersifat administratif dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pencatatan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila isi perjanjian Lisensi tersebut akan

dapat menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan ekonomi Indonesia. Misalnya,

perjanjian tersebut mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima Lisensi,

seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah negosiasi, mediasi,

konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang

berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rekayasa Ulang” (reverse engineering) adalah suatu tindakan

analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4044

About tommirrosandy

Love Knowledge of law

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: