//
you're reading...
HUKUM KONTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari kontrak atau perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita. Dalam hal jual-beli, dalam hal sewa-menyewa dalam hal penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam prakteknya tidak setiap kontrak dibuat berdasarkan itikad baik dalam prakteknya. Bisa dilihat dalam banyaknya perkara wanprestasi atau tidak tepat janji bahkan bukan hanya keterlambatan pemenuhan utang tetapi bisa terjadi gagal serah dalam hal pemenuhan prestasi.
Misalnya dalam hal jual beli mobil yang diperjanjikan oleh pihak penjual dan pembeli. Kemudian telah terjadi pembayaran yang diserahkan sejumlah uang kepada penjual ternyata diketahui beberapa lama mobil itu ternyata bukan milik penjual yang kemudian meminta mobil itu dikembalikan kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Ternyata diketahui bahwa benar orang yang mengaku pemilik mobil tersebut bisa membuktikan bahwa mobil tersebut ternyata miliknya dan dia menyatakan bahwa tidak pernah berniat menjual mobil tersebut. Sehingga diserahkan kepada orang tersebut. Padahal pembeli tersebut sudah menyetor uang seharga mobil tadi.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah hukum dapat melindungi pembeli yang beritikad baik di mana objek perjanjian tidak halal sesuai syarat sahnya kontrak di mana pembeli tersebut tidak menahu soal asal usul objek perjanjian jual beli ?

BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK

A. Pengertian Itikad Baik
Dalam Black’s Law Dictionary yang dimaksud itikad baik atau good faith adalah : 1
“ A state of mind consisting in (1)honesty in belief or purposes. (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage”.
Prof. R. Subekti, SH merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagai berikut : 2
Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.
B. Itikad Baik dan Perlindungan Bagi Pembeli yang Beritikad Baik
Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli tersebut. 3
Suatu kontrak terdiri dari serangkaian kata. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi kontrak, perlu dilakukan penafsiran, sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak. Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. 4Sedangkan Itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan atau diperjanjikan tersebut. 5 Para pihak memiliki kewajiban itikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti ( onderzoekplicht ) dan kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan (medelelingsplicht) ,seperti yang dinyatakan oleh Huge Raad. Dalam kasus ini maka pembeli wajib meneliti berkaitan dengan objek yang diperjanjikan. Di sisi lain, penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua informasi yang dia ketahui penting bagi pembeli.
Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian . Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik. 6
Berkenaan dengan kesepakatan, kesepakatan yang terjadi tergolong cacat kehendak atau cacat kesepakatan karena mengandung kekhilafan di mana terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru. Dan bisa juga dikategorikan sebagai Penipuan karena terjadi jika salah satu pihak secara aktif mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu. 7Dalam hal tersebut barang yang dijual kepada pembeli dari penjual bukanlah barang miliknya sendiri dan tanpa ada perjanjian dengan pihak pemilik sesungguhnya dan mengaku sebagai pemilik sehingga patut diduga ada kekhilafan atau kesesatan. Sedangkan dilihat dari sudut pandang tindakannya di mana penjual mengaku barang tersebut merupakan milik penjual yang kemudian menjualnya pada pihak pembeli maka terjadi penipuan. Secara jelas hal tersebut yaitu kesesatan atau kekhilafan merupakan penyebab cacat kehendak yang terdapat dalam BW Pasal 1321 dan 1449 BW yang masing-masing menentukan sebagai berikut.
Pasal 1321 BW :
”Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
Pasal 1449 BW :
“Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”.
Setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus melandasinya dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan substansi perjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Jika kemudian ditemukan adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan perjanjian maka pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum. 8Dalam hal pembeli beritikad baik maka dalam perlindungannya KUH Perdata dalam pasal 1491 memberikan perlindungan berupa penanggungan pasal tersebut menyebutkan :
“Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu : pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”
Dalam adanya penanggungan ini meskipun tidak diperjanjikan namun tetap berlaku mengikat penjual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1492, yaitu :
“Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penanggungan, namun penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seorang piak ketiga, atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga memilikinya tersebut dan tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.”
Kemudian terhadap pembeli yang beritikad baik atau karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual-beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata :
“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
Kasus ini dilihat dari objeknya maka juga terjadi kesesatan (kekeliruan) di mana salah satu atau para pihak mempunyai gambaran yang keliru atas objek. Dikarenakan objek yang dijual oleh penjual sebenarnya bukanlah objek milik penjual sehingga terbentuk gambaran yang keliru mengenai kepemilikan objek jual beli. Di sini memang ada kesepakatan, si sini memang lahir suatu perjanjian dan perjanjian itu justru lahir karena ada yang sesat. Sehubungan dengan Pasal 1320, di mana ditentukan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus ada kata sepakat dan ini berkaitan dengan masalah “kehendak” dan “pernyataan kehendak” maka dalam peristiwa kesesatan, memang ada kehendak dan ada pernyataan yang didasarkan atas dan karenanya sama dengan kehendaknya. Dalam hal ada kesesatan/kekeliruan, maka ada kehendak dan pernyataan yang sama dengan kehendak. Seandainya yang bersangkutan tak tersesat/keliru, pasti tak muncul keinginan/kehendak untuk menutup perjanjian yang bersangkutan dan karenanya tidak ada pernyataan kehendak seperti itu. 9

BAB III
KESIMPULAN

1. Kekhilafan dan penipuan yang terjadi menyebabkan batalnya kontrak di mana kesepakatan adalah salah satu syarat sahnya kontrak.
2.Itikad baik adalah sesuatu yang harus ada baik sejak awal dibuat maupun sewaktu menjalankan kontrak tersebut.
3. Barang yang diperjanjikan harus dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan penanggungan yang berlaku.
4. Pembeli yang beritikad baik dapat menuntut ganti kerugian dalam hal ini kepada penjual dan hal tersebut sebagaimana Pasal 1267 KUH Perdata.

___________________________________________________
1Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 2004, eight Edition, United Stated of America, Hal. 713.
2Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, 2010, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,Hal.45
3Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli,2003, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 27.
4Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, 2003, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hal. 217.
5Ibid, Hal. 252.
6Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, 2007, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 5.
7Ibid, Hal. 18.
8Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya, 2009, Raih Asa Sukses, Jakarta, ,hal. 8
9J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 1995, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.272-273.

DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, 2007, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 2004, eight Edition, United Stated of America, Hal. 713.
Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli,2003, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 1995, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, 2003, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, 2010, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya, 2009, Raih Asa Sukses, Jakarta

About tommirrosandy

Love Knowledge of law

Diskusi

One thought on “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK

  1. UNTUK TULISAN INI MOHON DIBUAT LEBIH LENGKAP AGAR LEBIH PAHAM

    Posted by Anonim | 14 Mei 2013, 5:58 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: